NETRALITAS KEPALA DAERAH DIPERTANYAKAN

SEKITAR 21 BUPATI/WALIKOTA SE-JAWA TENGAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK (PARPOL) BERPOTENSI MELAKUKAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 2009// BEBERAPA KALANGANPUN MEMPERTANYAKAN PARA KEPALA DAERAH/ LEBIH MEMENTINGKAN PARTAI-NYA ATAUKAH KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS// PENGAMAT POLITIK UNDIP MUHAMMAD YULIANTO MENGATAKAN/ SEBAGAI BENTUK KEBERHASILAN DI DAERAH/ TENTU KEPALA DAERAH DARI UNSUR PARPOL AKAN BERUPAYA MEMENANGKAN PEMILU ATAU MERAIH SUARA TERBANYAK DENGAN BERBAGAI CARA// SELAIN ITU/ HAMPIR SEMUA KADER PARPOL YANG MENJADI KEPALA DAERAH JUGA TIDAK PERNAH BISA MELEPASKAN DIRI DARI IKATAN KEPARTAIAN// BAHKAN/ SEBAGIAN BESAR KEPALA DAERAH TIDAK ADA YANG BERANI BERSIKAP TEGAS MENGATAKAN SEBAGAI KEPALA DAERAH HARUS LEBIH MEMENTINGKAN MASYARAKAT DIBANDING PARTAINYA// TAK HERAN JIKA NETRALITAS KEPALA DAERAH MASIH DIRAGUKAN SEJUMLAH PIHAK// POTENSI PELANGGARAN YANG AKAN TERJADI/ YAKNI MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA UNTUK KEPENTINGAN PARPOL/ MEMOBILISASI MASSA DENGAN MEMANFAATKAN JALUR BIROKRASI// SEBAGAI KEPALA DAERAH TENTU MUDAH MEMOBILISASI MASSA DENGAN MELAKUKAN PENDEKATAN TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT/ TOKOH-TOKOH MASYARAKAT YANG DEKAT// APALAGI/ PENDEKATAN TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU ALAT YANG EFEKTIF UNTUK MEMOBILISASI MASSA GUNA MERAIH SUARA MAKSIMAL//KEHADIRAN TIM PEMANTAU INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN PEMILU DUARIBU SEMBILAN SANGAT DIBUTUHKAN// MENGINGAT UNTUK MEMPERLANCAR PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIH/ JUGA DAPAT MEMANTAU NETRALITAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN KHUSUSNYA DIDAERAH//
SAZADI ABDILAH/ CAKRA SEMARANG TV